 |  |
Pendidikan.Network
ini dimaksudkan untuk merangkum informasi yang berhubungan dengan
perkembangan pendidikan yang terjadi dan untuk menyajikan sumber umum
serta jaringan komunikasi forum bagi administrator sekolah, para
pendidik dan para peminat lainnya. [Informasi Langganan Baru] - Hits Pendidikan.Net Bulan Oktober, 2011 - 2.231.681
"Riset dari badan pendidikan di Amerika
menunjukkan 90% kontribusi kualitas pendidikan berasal dari kualitas
guru, metode belajar yang tepat, dan buku sebagai gerbang ilmu
pengetahuan. Ketiga variabel yang menjadi kualitas pendidikan ini
sebetulnya sangat murah, asalkan ada guru yang mempunyai idealisme
tinggi." http://www.perspektifbaru.com/wawancara/695
Mengapa Pendidikan Yang Bermutu Mahal?
Mengapa Pendidikan Yang Bermutu Mahal?
"JAKARTA, KOMPAS.com — Provinsi DKI Jakarta berencana
menerapkan kurikulum pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) secara menyeluruh mulai pertengahan Juli mendatang.
Namun, hal itu perlu persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permohonan tersebut segera diajukan. Sebelumnya, Kemendikbud menetapkan hanya kuota 30 persen sekolah untuk penerapan pada jenjang pendidikan dasar.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, mengatakan bahwa pertimbangan menyelenggarakan kurikulum baru untuk semua Sekolah Dasar (SD) di Jakarta ini karena banyaknya lokasi SD yang berdekatan. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan jika penerapannya hanya pada sebagian sekolah saja."
Kapan kita akan sadar bahwa Korupsi, Kemampuan Guru, Metodologi Yang Tepat, dan Keadaan Sekolah adalah isu-isu terpenting (Prioritas) terhadap mencapaikan Pendidikan Yang Bermutu, Bukan Merubah Kurikulum Kan?
Implementasi Kurikulum Yang Mana Saja Akan Gagal Kalau Kita Tidak Mengatasi Isu-Isu Di Atas Dulu Kan? Tetapi Mutu Manajemen Pendidikan Kita Di Mana ("Korupsi terjadi di semua tingkatan dari KemDikNas, Dinas Pendidikan, hingga Sekolah"- ICW) Akan Membunuh Semua Harapan Kita Untuk Kemajaun Pendidikan, Kan?
Namun, hal itu perlu persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permohonan tersebut segera diajukan. Sebelumnya, Kemendikbud menetapkan hanya kuota 30 persen sekolah untuk penerapan pada jenjang pendidikan dasar.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, mengatakan bahwa pertimbangan menyelenggarakan kurikulum baru untuk semua Sekolah Dasar (SD) di Jakarta ini karena banyaknya lokasi SD yang berdekatan. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan jika penerapannya hanya pada sebagian sekolah saja."
Kapan kita akan sadar bahwa Korupsi, Kemampuan Guru, Metodologi Yang Tepat, dan Keadaan Sekolah adalah isu-isu terpenting (Prioritas) terhadap mencapaikan Pendidikan Yang Bermutu, Bukan Merubah Kurikulum Kan?
Implementasi Kurikulum Yang Mana Saja Akan Gagal Kalau Kita Tidak Mengatasi Isu-Isu Di Atas Dulu Kan? Tetapi Mutu Manajemen Pendidikan Kita Di Mana ("Korupsi terjadi di semua tingkatan dari KemDikNas, Dinas Pendidikan, hingga Sekolah"- ICW) Akan Membunuh Semua Harapan Kita Untuk Kemajaun Pendidikan, Kan?
Dengan "Peneliti Monitoring Pelayanan Publik ICW , Siti Juliantari Rachman, menjelaskan, indikasi kejanggalan itu antara lain, terjadi perubahan anggaran sampai tiga kali, dari Rp 684 miliar menjadi Rp 1,4 triliun, dan terakhir Rp 2,49 triliun" Jadi, kita boleh ragu-ragu dengan kematangan kurikulum terburu-buru seperti ini, dan wajib bahwa "KPK Diminta Awasi Program Perumusan Kurikulum 2013", kan?
"Rabu, 20 Maret 2013 - INILAH.COM, Jakarta - Setiap
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di tahun 2013 dinilai bernuansa
politik. Sebab, 2013 sebagai dinilai sebagai tahun politik. Penilaian
itu disampaikan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebudayaan Partai NasDem, S
Sonny Soeharso. Menurutnya, penerapan kurikulum 2013 yang terkesan
terburu-buru itu bernuansa politik.
"Kalau dari pengalaman, perubahan kurikulum sangat dipengaruhi 'political heavy'. Kita tahu tahun ini merupakan tahun politik. Perubahan anggaran begitu drastis dan dilakukan terlalu terburu-buru," kata Sonny, usai Focus Group Discussion Bidang Pendidikan Politik dan Kebudayaan" Ref: Nasional.Inilah.Com
"Kalau dari pengalaman, perubahan kurikulum sangat dipengaruhi 'political heavy'. Kita tahu tahun ini merupakan tahun politik. Perubahan anggaran begitu drastis dan dilakukan terlalu terburu-buru," kata Sonny, usai Focus Group Discussion Bidang Pendidikan Politik dan Kebudayaan" Ref: Nasional.Inilah.Com
Yang jauh lebih penting
daripada kompetisi sendiri adalah metodologi dan sistem ujian yang
dicontohkan yang dapat mendukung kreativitas dan inovasi di
pelajar-pelajar kita secara umum. Apakah kita akan melanjutkan kreativitas dan inovasi mereka oleh Pembelajaran-Pasif dan Ujian-Ujian yang juga Berbasis-Hafalan?
"Peneliti Monitoring Pelayanan Publik ICW , Siti
Juliantari Rachman, menjelaskan, indikasi kejanggalan itu antara lain,
terjadi perubahan anggaran sampai tiga kali, dari Rp 684 miliar menjadi
Rp 1,4 triliun, dan terakhir Rp 2,49 triliun.
Dana awal Rp 684 miliar telah mendapat persetujuan DPR, sedangan anggaran penambahan masih tahap pembahasan. Dana tersebut baru diperuntukkan buat penyusunan kurikulum Kelas 1-3 tingkat Sekolah Dasar, serta kelas 1 bagi SMP dan SMA pada tahun ini. Tahun berikutnya dianggarkan lagi untuk kelas berbeda.
Kejanggalan lain, kata Siti, masa pelelangan akan sangat singkat. Sebab proses penulisan buku baru mencapai 25 persen, sedangkan buku tersebut sudah harus selesai cetak pada Juli 2013. "Kami khawatir, ini berpotensi permainan calo karena waktunya yang singkat, kualitas juga menjadi kurang baik," kata Siti di KPK, Kamis, 21 Maret 2013.
Pengurus FSGI Retno Listyarti menambahkan, perencanaan program juga tampak tergesa-gesa. Sebab di dalam perencanaan awal program ini, tidak ada anggaran pelatihan, tetapi belakangan diadakan setelah DPR menyetujui anggaran sebesar Rp 684 miliar pada Desember tahun lalu.
Selain itu, program pengadaan buku juga membengkak. Dari semula direncanakan hanya pengadaan 20 juta buku, tetapi belakangan meningkat beberapa kali lipat.
"Program pelatihan guru ini kami lihat sangat ambisius hendak direalisasikan pada 2013. Padahal pelatihan guru sangat tidak mungkin terealisasi pada Juli nanti," kata Retno...." Ref: Tempo.Co
Sangat setuju... Harus Diawasi... "Korupsi terjadi di semua tingkatan dari KemDikNas, dinas pendidikan, hingga sekolah" (ICW) "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya." ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009). "Jangan Dinilai Gagal Terus!" - http://Prioritas.Pendidikan.Net.
Dana awal Rp 684 miliar telah mendapat persetujuan DPR, sedangan anggaran penambahan masih tahap pembahasan. Dana tersebut baru diperuntukkan buat penyusunan kurikulum Kelas 1-3 tingkat Sekolah Dasar, serta kelas 1 bagi SMP dan SMA pada tahun ini. Tahun berikutnya dianggarkan lagi untuk kelas berbeda.
Kejanggalan lain, kata Siti, masa pelelangan akan sangat singkat. Sebab proses penulisan buku baru mencapai 25 persen, sedangkan buku tersebut sudah harus selesai cetak pada Juli 2013. "Kami khawatir, ini berpotensi permainan calo karena waktunya yang singkat, kualitas juga menjadi kurang baik," kata Siti di KPK, Kamis, 21 Maret 2013.
Pengurus FSGI Retno Listyarti menambahkan, perencanaan program juga tampak tergesa-gesa. Sebab di dalam perencanaan awal program ini, tidak ada anggaran pelatihan, tetapi belakangan diadakan setelah DPR menyetujui anggaran sebesar Rp 684 miliar pada Desember tahun lalu.
Selain itu, program pengadaan buku juga membengkak. Dari semula direncanakan hanya pengadaan 20 juta buku, tetapi belakangan meningkat beberapa kali lipat.
"Program pelatihan guru ini kami lihat sangat ambisius hendak direalisasikan pada 2013. Padahal pelatihan guru sangat tidak mungkin terealisasi pada Juli nanti," kata Retno...." Ref: Tempo.Co
Sangat setuju... Harus Diawasi... "Korupsi terjadi di semua tingkatan dari KemDikNas, dinas pendidikan, hingga sekolah" (ICW) "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya." ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009). "Jangan Dinilai Gagal Terus!" - http://Prioritas.Pendidikan.Net.
"BANDUNG, KOMPAS - Pemerintah diminta menunda
pemberlakuan Kurikulum 2013 karena belum disosialisasikan secara luas
serta berbagai kesalahan substantif yang harus segera diperbaiki.
Penundaan itu merupakan langkah realistis demi kebaikan pendidikan
generasi penerus bangsa.
Rekomendasi itu disampikan Majelis Guru Besar (MGB) Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam diskusi terbuka yang digelar Rabu (13/3). Diskusi dihadiri, antara lain, Ketua MGB ITB Harijono Tjokronegoro, guru besar emeritus Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Henry Alex Rudolf Tilaar, Guru Besar Ilmu Matematika ITB Iwan Pranoto, serta Guru Besar ITB Imam Buchori Zainuddin.
Dinilai terburu-buru...
Anggota Komisi X DPR, Rohmani, yang hadir dalam diskusi, mengatakan, pemberlakuan Kurikulum 2013 oleh pemerintah terbilang terburu-buru dan dipaksakan. Komisi X baru mendapat kabar mengenai Kurikulum 2013 menjelang akhir 2012, tapi baru mendapatkan dokumennya awal Maret 2013. Alokasi anggaran yang diajukan pun melonjak dari Rp 684 miliar menjadi Rp 2,4 triliun." Ref: Kompas.Com
Mengapa "terburu-buru" ya? Pasti lebih baik kalau diimplementasikan oleh Pemerintah Baru Tahun 2014 yang mempunyai lebih banyak waktu untuk mengurus dengan baik, kan?
Rekomendasi itu disampikan Majelis Guru Besar (MGB) Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam diskusi terbuka yang digelar Rabu (13/3). Diskusi dihadiri, antara lain, Ketua MGB ITB Harijono Tjokronegoro, guru besar emeritus Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Henry Alex Rudolf Tilaar, Guru Besar Ilmu Matematika ITB Iwan Pranoto, serta Guru Besar ITB Imam Buchori Zainuddin.
Dinilai terburu-buru...
Anggota Komisi X DPR, Rohmani, yang hadir dalam diskusi, mengatakan, pemberlakuan Kurikulum 2013 oleh pemerintah terbilang terburu-buru dan dipaksakan. Komisi X baru mendapat kabar mengenai Kurikulum 2013 menjelang akhir 2012, tapi baru mendapatkan dokumennya awal Maret 2013. Alokasi anggaran yang diajukan pun melonjak dari Rp 684 miliar menjadi Rp 2,4 triliun." Ref: Kompas.Com
Mengapa "terburu-buru" ya? Pasti lebih baik kalau diimplementasikan oleh Pemerintah Baru Tahun 2014 yang mempunyai lebih banyak waktu untuk mengurus dengan baik, kan?
"Alasan pertama, proses perumusan kebijakan perubahan
kurikulum tidak terencana dan terburu-buru. Kedua, lanjut dia,
mekanisme perubahan kurikulum tidak mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan (SNP). Padahal, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU
Sisdiknas) dengan jelas telah mengamanatkan pemerintah untuk
mengembangkan kurikulum dengan mengacu kepada SNP.
Ketiga, pemerintah ditengarai tidak melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah diterapkan sejak tahun 2006, tapi kini ingin mengubah kurikulum tersebut menjadi Kurikulum 2013.
Keempat, Kurikulum 2013 cenderung mematikan kreatifitas guru dan tidak mempertimbangkan konteks budaya lokal. Pasalnya, kata Febri, guru telah diberikan buku pegangan dan silabus yang isinya sama sekali tanpa memikirkan konteks lokal.
"Yang kelima, kami melihat target training master teacher terlalu ambisius, sementara buku untuk guru belum dicetak. Guru yang harus disiapkan itu jumlahnya ratusan ribu," tegasnya.
Keenam, anggaran kurikulum 2013 mencapai angka fantastis, yaitu Rp 2,49 triliun. Tapi lebih dari setengahnya atau Rp 1,3 triliun, akan digunakan untuk proyek pengadaan buku yang berpotensi dikorupsi. Sementara, sudah menjadi rahasia umum bahwa pengadaan buku adalah lahan basah.
"Dari catatan ICW sejak tahun 2004–2011 tercatat ada sekitar enam kasus pengadaan buku yang ditindak dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp 54,9 miliar," sebutnya.
Alasan ketujuh, pemerintah belum mengeluarkan dokumen kurikulum 2013 resmi. "Hal ini memunculkan pertanyaan, bagaimana penyusunan buku dapat dilakukan jika dokumen kurikulum 2013 saja sampai saat ini belum resmi? Soal buku ini sebenarnya sudah mencuat awal Desember 2012. Pemerintah ketahuan telah mengumpulkan penerbit buku untuk membahas buku-buku kurikulum 2013," jelas Febri.
Alasan terakhir, pengadaan buku untuk Kurikulum 2013 merupakan proyek pemborosan. Pasalnya, setiap tahun sejak 2008, pemerintah aktif membeli hak cipta buku untuk menopang penyediaan buku dengan buku sekolah elektronik (BSE)." Ref: Jpnn.Com
Ketiga, pemerintah ditengarai tidak melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah diterapkan sejak tahun 2006, tapi kini ingin mengubah kurikulum tersebut menjadi Kurikulum 2013.
Keempat, Kurikulum 2013 cenderung mematikan kreatifitas guru dan tidak mempertimbangkan konteks budaya lokal. Pasalnya, kata Febri, guru telah diberikan buku pegangan dan silabus yang isinya sama sekali tanpa memikirkan konteks lokal.
"Yang kelima, kami melihat target training master teacher terlalu ambisius, sementara buku untuk guru belum dicetak. Guru yang harus disiapkan itu jumlahnya ratusan ribu," tegasnya.
Keenam, anggaran kurikulum 2013 mencapai angka fantastis, yaitu Rp 2,49 triliun. Tapi lebih dari setengahnya atau Rp 1,3 triliun, akan digunakan untuk proyek pengadaan buku yang berpotensi dikorupsi. Sementara, sudah menjadi rahasia umum bahwa pengadaan buku adalah lahan basah.
"Dari catatan ICW sejak tahun 2004–2011 tercatat ada sekitar enam kasus pengadaan buku yang ditindak dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp 54,9 miliar," sebutnya.
Alasan ketujuh, pemerintah belum mengeluarkan dokumen kurikulum 2013 resmi. "Hal ini memunculkan pertanyaan, bagaimana penyusunan buku dapat dilakukan jika dokumen kurikulum 2013 saja sampai saat ini belum resmi? Soal buku ini sebenarnya sudah mencuat awal Desember 2012. Pemerintah ketahuan telah mengumpulkan penerbit buku untuk membahas buku-buku kurikulum 2013," jelas Febri.
Alasan terakhir, pengadaan buku untuk Kurikulum 2013 merupakan proyek pemborosan. Pasalnya, setiap tahun sejak 2008, pemerintah aktif membeli hak cipta buku untuk menopang penyediaan buku dengan buku sekolah elektronik (BSE)." Ref: Jpnn.Com
"JAKARTA, KOMPAS.com (26 Februari 2013) -
Pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 dalam impelementasinya
menggunakan pendekatan berbasis teks. Dengan berbasis teks, siswa
menggunakan bahasa tidak saja hanya dijadikan sebagai sarana komunikasi,
tetapi sebagai sarana mengembangkan kemampuan berpikir.... Pelaksana
Tugas Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud,
Mahsun... menjelaskan pada KTSP basisnya tidak pada teks, padahal
pikiran yang lengkap, yang disampaikan orang dalam bahasa itu hanya
dalam bentuk teks..."
Re: "Dengan berbasis teks, siswa menggunakan bahasa tidak saja hanya
dijadikan sebagai sarana komunikasi, tetapi sebagai sarana mengembangkan
kemampuan berpikir."
"Kritikus telah menunjukkan bahwa penekanan pada kreativitas individu dan ekspresi pribadi yang hilang dari TBI (Text-Based Instruction), yang sangat terikat pada metodologi didasarkan pada studi teks model dan penciptaan teks berdasarkan model. Demikian juga kritikus menunjukkan bahwa ada bahaya bahwa ajaran dalam kerangka ini dapat menjadi repetitif dan membosankan dari waktu ke waktu sejak siklus pengajaran dijelaskan di atas diterapkan pada pengajaran keempat keterampilan. Jadi saya pikir itu mungkin benar bahwa saat ini sedang digunakan lebih fleksibel daripada di masa lalu. Silabus terbaru untuk pengajaran bahasa Inggris di Singapura misalnya, mencakup teks-jenis sebagai hanya satu untai dalam kerangka silabus" (Google Translate). Ref (Asli): Limitations of the text based approach
"Kritikus telah menunjukkan bahwa penekanan pada kreativitas individu dan ekspresi pribadi yang hilang dari TBI (Text-Based Instruction), yang sangat terikat pada metodologi didasarkan pada studi teks model dan penciptaan teks berdasarkan model. Demikian juga kritikus menunjukkan bahwa ada bahaya bahwa ajaran dalam kerangka ini dapat menjadi repetitif dan membosankan dari waktu ke waktu sejak siklus pengajaran dijelaskan di atas diterapkan pada pengajaran keempat keterampilan. Jadi saya pikir itu mungkin benar bahwa saat ini sedang digunakan lebih fleksibel daripada di masa lalu. Silabus terbaru untuk pengajaran bahasa Inggris di Singapura misalnya, mencakup teks-jenis sebagai hanya satu untai dalam kerangka silabus" (Google Translate). Ref (Asli): Limitations of the text based approach
KARIMUN, KOMPAS.com (25 Februari 2013) - Dua sekolah
masing-masing SDN 04 dan SMPN 1 Karimun, yang merupakan sekolah Rintisan
Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dijadikan sekolah unggulan
pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menghapus RSBI,
demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Karimun, Kepulauan Riau,
Sudarmadi. "Sayang kalau dua sekolah tersebut sama seperti sekolah lain.
Karena itu, kedua sekolah itu kami jadikan sekolah unggulan atau binaan
seperti yang diberlakukan untuk SMAN 4," kata Sudarmadi, di Tanjung
Balai Karimun, Minggu (24/2/2013).
Mengapa tidak, asal tidak menjadi sekolah yang Ciptakan Kasta atau Diskriminatif.
Mengapa tidak, asal tidak menjadi sekolah yang Ciptakan Kasta atau Diskriminatif.
YOGYAKARTA, KOMPAS.com (23 Februari 2013) -
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kini sedang gencar melakukan
sosialiasi kurikulum 2013 yang dinilai memiliki muatan pembelajaran yang
mampu mendorong siswa lebih kreatif. "Untuk kurikulum sebelumnya, sisi
kreativitas siswa ini kurang disentuh. Karenanya, dalam kurikulum 2013
yang akan diterapkan mulai tahun ajaran 2013/2014 akan lebih mendorong
siswa untuk kreatif," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Penjaminan Mutu Pendidik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan...
"JAKARTA, KOMPAS.com - Proses belajar-mengajar di sekolah kerap
membosankan dan tidak menyenangkan karena guru yang terlalu dominan di
ruang kelas.
"Siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda sehingga mematikan kreativitas siswa." -- Fasli Jalal
"Siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda sehingga mematikan kreativitas siswa," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal dalam diskusi panel Pendidikan Profesi Guru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Sabtu (4/12/2010)"
Apa masalah utama dalam pelaksanaan pendidikan kita (selain korupsi), Yaitu 'Siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda sehingga mematikan kreativitas siswa'. - Apakah kita mungkin dapat berharap anak-anak kita akan Aktif (maupun Pro-Aktif), Kreatif, dan Mampu Berkontribusi Kepada Perkembangan Indonesia dengan Pembelajaran-Pasif? Ref: Pembelajaran Aktif
Kreativitas pelajar sangat tergantung kemampuan guru dan metodologi yang digunakan di kelas, bukan kurikulum...
Yang penting adalah ingat bahwa...
"Siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda sehingga mematikan kreativitas siswa." -- Fasli Jalal
"Siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda sehingga mematikan kreativitas siswa," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal dalam diskusi panel Pendidikan Profesi Guru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Sabtu (4/12/2010)"
Apa masalah utama dalam pelaksanaan pendidikan kita (selain korupsi), Yaitu 'Siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda sehingga mematikan kreativitas siswa'. - Apakah kita mungkin dapat berharap anak-anak kita akan Aktif (maupun Pro-Aktif), Kreatif, dan Mampu Berkontribusi Kepada Perkembangan Indonesia dengan Pembelajaran-Pasif? Ref: Pembelajaran Aktif
Kreativitas pelajar sangat tergantung kemampuan guru dan metodologi yang digunakan di kelas, bukan kurikulum...
Yang penting adalah ingat bahwa...
ICT adalah teknologi yang "Paling Tidak Tepat Guna" untuk Pendidikan Umum Yang Bermutu di Indonesia. ICT dapat membunuh kreativitas (oleh E-Learning), dapat meningkatkan pembelajaran-pasif (masalah utama dengan metodologi kita), sangat terbatas oleh kekurangan infrastruktur (rasio; satu komputer untuk 2.000 siswa), maupun biaya perawatan yang sangat mahal, banyak sekolah tidak dapat merawat sekolah saja, maupun ratusan komputer (puluhan juta secara nasional)....
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Federasi
Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listiyarti mengatakan, pihaknya akan
mengajukan gugatan judicial review terhadap Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 57/2012 tentang Uji Kompetensi
Guru (UKG) kepada Mahkamah Agung (MA), Rabu (15/8/2012) besok.
Retno mengungkapkan, kebijakan mengenai UKG perlu ditinjau ulang. Pasalnya, berdasarkan kajian hukum dan catatan selama pelaksanaannya, UKG masih berjalan buruk dan banyak merugikan guru.
Kerugian yang dialami guru peserta UKG dimulai dari standar soal yang diluar subtansi, hingga ke fenomena guru meninggalkan tugas mengajarnya karena harus datang ke lokasi UKG. Selain itu, pelaksanaan UKG dinilai menimbulkan kerugian waktu dan materiil karena pelaksanaan UKG banyak yang tertunda akibat persiapan yang kurang baik. (Kompas.Com, 14 Agustus 2012)
Kayaknya yang jauh lebih penting dulu adalah ujian untuk Kompetensi Manajemen Pendidikan kita, kan? Kita sangat perlu manajemen yang kompeten dulu sebelum kita dapat mulai mengatasi Masalah-Masalah di dunia pendidikan kan?
Tetapi Jangan Menilaikan Dengan Internet. Kita perlu menilaikan KEMAMPUAN dan KOMPETENSI, bukan hanya HAFALAN.
Retno mengungkapkan, kebijakan mengenai UKG perlu ditinjau ulang. Pasalnya, berdasarkan kajian hukum dan catatan selama pelaksanaannya, UKG masih berjalan buruk dan banyak merugikan guru.
Kerugian yang dialami guru peserta UKG dimulai dari standar soal yang diluar subtansi, hingga ke fenomena guru meninggalkan tugas mengajarnya karena harus datang ke lokasi UKG. Selain itu, pelaksanaan UKG dinilai menimbulkan kerugian waktu dan materiil karena pelaksanaan UKG banyak yang tertunda akibat persiapan yang kurang baik. (Kompas.Com, 14 Agustus 2012)
Kayaknya yang jauh lebih penting dulu adalah ujian untuk Kompetensi Manajemen Pendidikan kita, kan? Kita sangat perlu manajemen yang kompeten dulu sebelum kita dapat mulai mengatasi Masalah-Masalah di dunia pendidikan kan?
Tetapi Jangan Menilaikan Dengan Internet. Kita perlu menilaikan KEMAMPUAN dan KOMPETENSI, bukan hanya HAFALAN.
| "Pengurus Besar PGRI menilai, secara umum kebijakan pendidikan sepanjang tahun 2011 masih trial and error serta hit and run. Tidak ada skema kebijakan yang matang untuk diterapkan." |
Kunjungi Kebijakan.Com
Mengapa Pendidikan Agama Gagal? Apa Masalah-nya? Mutu
SDM Di Tingkat Manajemen Pendidikan Agama Lemah? Proses Bedah Kurikulum
Yang Tidak Tepat? Silabus-Silabus Yang Tidak Tepat? Metodologi Untuk
Melaksanakan Tidak Tepat? Mutu SDM Yang Melaksanakan Pendidikan Lemah?
Moralitas Rakyat Yang Tidak Sesuai Dengan Moralitas Dan Karakter Yang
Diajarkan (tidak kontekstual)? Dll. Ref: "Pendidikan Karakter - Solusi Baru Atau Ilusi Baru?"
Kalau "Sertifikasi Tidak Tingkatkan Kualitas Guru"
dan ada yang bilang "Berbau Korupsi, Hentikan Sertifikasi Guru",
mengapa kita meningkatkan alokasi dana untuk Sertifikasi Guru? Siapa
yang beruntung? Bagaimana dapat meningkatkan Mutu Guru? GuruBermutu.Com
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar